Kepentingan Umum sebagai Alasan Pengesampingan Perkara (Seponering) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (seponering) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Sebagai manifestasi dari asas oportunitas, kewenangan ini seringkali menimbulkan dilema dengan asas legalitas yang juga dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Permasalahan utama terletak pada frasa "kepentingan umum" yang dalam penjelasannya hanya didefinisikan secara luas sebagai "kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat luas". Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada parameter yang jelas dan tolak ukur terhadap "kepentingan umum" telah membuka ruang interpretasi yang sangat subjektif bagi Jaksa Agung. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan prosedural (yakni harus meminta pertimbangan badan kekuasaan negara lain), hal tersebut belum menyelesaikan masalah substansi. Akibatnya, penggunaan seponering rentan mengorbankan asas kepastian hukum (legal certainty) dan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Penelitian ini merekomendasikan adanya rekonstruksi makna "kepentingan umum" melalui revisi UU Kejaksaan dengan merumuskan kriteria yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel.